KAJIAN HARI TANI NASIONAL 2026 SERIKAT KESENIAN RAKYAT SEPONG TERUS PENANGGAP DAN SPONSORMU SAMPAI MEREKA TERKENCING KENCING DAN MENGENCINGI PANGGUNG DAN PAMERANMU ! Hentikan pengabdian kepada rezim fasis Prabowo Gibran, tuan tanah besar, borjuis komprador serta partai anti rakyat dalam setiap panggung rakyat demi terwujudnya reforma agrarian sejati, kembalikan subtansi kesenian yang berpihak pada kaum tani ! Tradisi T anpa S ubtansi menuju Hari tani nasional pernahkah kita sebagai seniman bertanya siapakah petani dan apakah hubunganya dengan karya - karya yang kita persembahkan? Mungkin kata - kata Tani menempel pada pentasan - pentasan kita, pada hari - hari besar seperti bersih desa? Tema pameran? Maupun slogan slogan lain yang mewakili kaum yang ikonik dengan caping segetiga dan pacul yang dibawanya. Bima Tani, Pandawa Tani dalam lakon lakon wayang yang kita ceritakan, atau mungkin lukisan tani, lukisan sawah ataupun bajak kerbau. Tapi pernahkan kita bertanya untuk apa kita melakukan itu? Sebagai tradisi kah ? hanya sekedar mewarisi dogma tradisi di masa lalu untuk merayakan hasil panen sembari memuja dewi sri sambal menunggu semen dan beton tumbuh diatasnya. Atau sebagai alat kapitalis birokrat untuk mencari suara tani setiap tahunya supaya tetap dipandang sebagai wakil rakyat yang pro petani dan tradisi yang melekat di dalamnya. Jika petani hanya dipahami sebatas penggiring massa maupun penerus tradisi, ataupun sebagai objek penanggap yang potensial maka seniman tinggal martubasi seni tanpa subtansi sampai panggung mereka dibongkar oleh zaman. Seniman dianggap oleh masa rakyat sebagai pembawa isu dan suara dari isu - isu masyarakat yang ada, dengan kami ambil sebuah contoh dalang menurut C. Van Goenandel sebagai corong gagasan gagasan baru meng enai sosial - politik sejak awal abad 20 sampai sekarang. Jika seniman hanya membawakan pesan pesanan terutama mereka para kapitalis birokrat, borjuis komprador yang menjadi perpanjangan tangan imprealisme yang mencekik rakyat maka seniman taka a da bedanya sebagai pemuas hasrat tiga musuh rakyat. Tradisi mengenai kesuburan tanah, kehidupan agraris yang dirayakan setiap tahun hanya sebagai slogan kosong, tradisi tanpa subtansi, Dibawah R ezim F asis T anah D irampas Petani yang kita angkat dalam karya - karya seni yang kita produksi hidupnya bergantung pada tanah, sedangkan kemiskinan, seta ketimpangan atas kepemilikan tanah merupakan masalah str uktural yang belum terselesaikan dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Pemerintahan Prabowo - Gibran bukanlah rezim yang memutus orientasi kebijakan agrarian pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, ia merupakan kelanjutan politik yang tetap mempertahankan strategi pembangunan yang bertumpu pada investasi, industrialisasi berbasis modal besar, perluasan proyek strategis nasional, hilirisasi ekstraktif, dan integrasi ekonomi nasional ke dalam pasar kapital global. Dalam bidang agraria, kesinambungan tersebut tampak dengan tetap dipertahankannya paradigma reforma agraria yang berpusat pada legalisasi aset dan administrasi pertanahan. Fokus utama negara diarahkan pada percepatan sertifikasi tanah, pemetaan bidang tanah, digitalisasi layanan pertanahan, dan kepastian hukum atas hak - hak tanah. Paradigma ini tidak menyentuh akar persoalan agraria yakni sejarah ketimpangan penguasaan tanah. Tanpa pembongkaran konsentrasi penguasaan tanah yang berada di tangan korporasi besar, tuan tanah, dan berbagai bentuk konsesi skala luas, reforma agraria hanya menjadi instrumen administrasi. Karena itu, rezim Prabowo - Gibran merupakan pelanjut sekaligus penyempurna Reforma Agraria Palsu (RA - PS) yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Sebagai penyempu r na (RA - PS) Rezim fasis Prabowo Gibran dalam pemerintahanya terjadi segala penindasan dan perampasan lahan yang merugikan kaum tani, Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2025 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2025 terjadi 341 letusan konflik ag raria yang berdampak pada sekitar 914.574 hektare lahan, melibatkan 123.612 keluarga, dan tersebar di 428 desa maupun kelurahan di Indonesia. Angka tersebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun 2024.1 Data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria tidak mengalami penyusutan pada masa transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo - Gibran. Sebaliknya, terdapat peningkatan baik dalam jumlah konflik maupun luas wilayah dan jumlah keluarga yang terdampak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akar persoalan ketimpangan penguasaan tanah tetap tidak terselesaikan dan cenderung semakin menguat dan meluas. Berdasarkan sektor penyebabnya, sektor perkebunan dan agribisnis masih menjadi sumber utama konflik agraria dengan 135 letusan konflik. Konflik kemudian diikuti oleh sektor infrastruktur, pertambangan, kehutanan, properti, dan bahkan fasilitas militer. Jadi, Penting dicatat bahwa konflik yang muncul bukan semata - mata merupakan sengketa administrati f mengenai batas tanah atau status kepemilikan. Sebagian besar konflik tersebut berkaitan dengan ekspansi konsesi perkebunan skala besar, proyek infrastruktur, pertambangan , proyek pangan dan energi, serta berbagai bentuk Proyek Strategis Nasional yang membutuhkan penguasaan tanah dalam skala luas. Selain meningkatnya jumlah konflik, pola penanganan konflik juga menunjukkan kecenderungan menguatnya pendekatan keamanan. KPA j uga mencatat sepanjang tahun 2025 terjadi kriminalisasi terhadap 404 warga, penembakan terhadap 19 orang, penganiayaan terhadap 312 orang, serta satu korban meninggal dunia yang berkaitan dengan konflik agrarian T idak hanya itu, pendekatan militer juga dilakukan dalam berbagai proyek menyangkut pengelolaan sumber Agraria mulai dari proyek pangan, Energi, Penertiban Kawasan Hutan hingga Pembangunan Koperasi Desa merah Putih. Data tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah lebih berorientasi pada percepatan investasi dan perluasan proyek - proyek skala besar daripada pelaksanaan reforma agraria yang sejati. Alih - alih melakukan pembongkaran terhadap ketimpangan penguasaan tanah, negara justru memperkuat berbagai instrumenyang menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan investasi dan akumulasi kapital. Karena itu, meningkatnya konflik agraria pada tahun pertama pemerintahan Prabowo - Gibran harus dibaca sebagai konsekuensi logis dari kelanjutan paradigma Reforma Agraria Palsu yang sebelumnya dijalankan pada masa pemerintahan Jokowi. Selama reforma agraria tetap dimaknai sebagai land administration dan land tenure tanpa redistribusi tanah yang nyata maka konflik agraria akan terus diproduksi oleh ekspansi kapital yang rakus akan tanah dalam jumlah semakin besar. Reforma Agraria dan H idup K aum S eniman Reforma agrarian tak hanya berhenti dalam redestribusi tanah kepada kaum tani, tapi hal tersebut adalah sebuah jalan pengentasan kemiskinan struktural yang belum terselesaikan hingga kini sejak negara ini berdiri. Hendaknya dalam reforma agrarian dilanjutk an dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas kaum tani demi mencapai hasil yang maksimal. Kesejahteraan kaum tani akan tercapai jika demikian maka kehendak akan kelangsungan seni di negara SJSF ini akan terjamin , tidak ada kaum tani yang ragu untuk menanggap seni pertunjukan setiap tahunya karena panen yang dijual murah ataupun kenaikan harga pupuk, tidak ada lagi petani gurem ataupun buruh tani yang ragu menanggap kesenian dan membeli karya seni dikarenakan haru s membayar sekolah anak. Seniman akan lebih jujur dalam karyanya tanpa kebingungan menjual karya - karyanya. BERHENTI MENGABDI KEPADA MUSUH - MUSUH RAKYAT, BERSATU DAN BERGERAKLAH ! PERUBAHAN MERUPAKAN KARYA BERJUTA - JUTA MASA! Karya seni yang baik adalah yang mengabdi kepada rakyat, bukan sebagai pemuas hasrat kapital dan musuh musuh rakyat. Mengabdi kepada musuh musuh rakyat sama halnya omong besar melacurkan diri dalam subtansi kosong , menjual etika dan estetika tanpa isi sambil menidurkan rakyat. Untuk menyongsong HTN pada tahun ini kami menyerukan pada kawan - kawan seniman untuk berhenti mengabdikan dirinya kepada musuh - musuh rakyat, berhenti memproduksi karya yang menidurkan masa dengan utopia tradisi yang berisi dogma - dogma yang kosong. Galilah tradisi dengan semangat progresif yang sesuai dengan kondisi objektif rakyat terutama dalam permasalahan agrarian yang terjadi di negara SJSF. berhentilah menjadi corong penguasa, rezim anti rakyat, borjuis komprador maupun kapitalis birokrat, hantam wajah mereka dengan karyamu, bersatu dan bergeraklah, salam demokrasi nasional ! Bersatulah Kaum seniman, hantam Imperalisme dengan lukisanmu, blenjeti feodalisme dengan wayang dan tarianmu, hinakanlah kapitalis birokrat dengan desain dan musikmu, bergabunglah dalam SERIKAT KESENIAN RAKYAT! S alam D emokrasi N asional !